Kota Bengkulu,Kupasbengkulu.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim akan melaporkan delapan perusahaan sektor Pertambngan Batubara ke pihak Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) jika pada akhir Maret belum melunasi tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bernilai puluhan miliar rupiah.
Hal ini juga sehubungan dengan telah diterimanya surat dari pihak Dirjen Minerba terkait dengan adanya tunggakan PNBP yang belum dibayarkan oleh delapan perusahaan pertambangan batubara khusunya di Provinsi Bengkulu untuk segera ditindak lanjuti, ditemui diruangannya Senin,(20/03/2017) M. Solehan selaku kabid Pertambangan ESDM, membenarkan adanya surat yang masuk dari Dirjen Minerba perihal tunggakn PNBP tersebut.
“Setelah kita dapat surat dari minerba yang menyatakan bahwa ada beberapa perusahaan yang menunggak PNBP, dan kita tunggu sampai akhir maret ini jika tidak dibayarkan, siap-siap berhadapan dengan KPK,” kata Solehan.
Oleh karena itu menurut Sholehan pihaknya dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat bersama beberapa perusahaan guna menyampaikan surat yang masuk perihal PNBP menunggak senilai 86 miliar tersebut untuk dapat dilunasi, namun menurut sholehan dari kedelapan perusahaan tersebut juga sudah ada yang mengklaim telah melunasi perihal tunggakan tersebut.
“Kita undang nanti yang memang memiliki piutang itu ada delapan perusahaan totalnya ada Rp 86 Miliar, jadi nanti keputusannya ada ditanggal 22 Maret ini kita lihat saja nanti,” ungkap sholehan.
Untuk diketahui pula ke 8 perusahaan batubara yang belum melunasi piutang dan sewa lahan, adalah, PT Kaltim Global, PT Inti Bara Perdana, PT Rekasindo Guriang Tandang, PT Injatama, PT Firman Ketaun, PT Danau Mas Hitam, PT Kusuma Raya Utama, dan PT Ratu Samban Mining.(nvd)