Massa membawa anak-anak saat menggelar aksi demo

Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Puluhan massa dari Hizbut Tahrir Indonesia cabang Bengkulu, menggelar aksi damai di lampu merah Simpang Lima, Kota Bengkulu, Rabu (12/11/2014) pagi. Hal tersebut digelar, untuk menanggapi isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang sebagai salah satu perwujudan program Jokowi pasca dilantik sebagai Presiden RI ke tujuh.

Dalam aksi tersebut, massa yang mayoritas didominasi kaum hawa tersebut membawa anak kecil. Selain itu, dalam aksi tersebut massa membentangkan beberapa spanduk. Salah satunya spanduk tersebut bertuliskan, ‘Harga BBM Naik = Asing Untung Rakyat Buntung’, spanduk lainnya, ‘Naikkan BBM : Kebijakan Bohong Dzolim & Khianat,’.

Meskipun demikian, aksi tersebut tetap mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian. Aksi yang berlangsung beberapa jam tersebut, sempat menjadi pusat perhatian para pengguna jalan. Khususnya pengendara yang melintasi dari jalan Suprapto Kota Bengkulu. Setelah beberapa jam menyampaikan orasinya, massa pun membubarkan diri.

Disebutkan Taufik salah seorang orator mengatakan, Jokowi-JK tampaknya sudah bulat tekad untuk segera menaikkan harga BBM, yang kemungkinan pada kisaran harga Rp 8.500/ liter. Alasan utamanya, untuk mengurangi beban subsidi yang sudah sangat besar.

Dalam APBN-P 2014 memang disebutkan bahwa program pengendalian subsidi telah ditetapkan sebesar Rp 403 triliun, terdiri atas subsidi energi Rp 350,3 triliun, yakni subsidi BBM Rp 246,5 triliun dan subsidi listrik Rp 103,8 triliun, serta subsidi non energi Rp 52,7 triliun.

Selain itu, kata dia, pemerintah menilai angka subsidi tersebut harus dikurangi mengingat besarnya subsidi telah mengurangi kemampuan pembiayaan kebutuhan lain yang sianggap lebih penting, misalnya anggaran infrastuktur 2014 yang hanya sekitar Rp 200 triliun, dan sektor kesehatan yang hanya Rp 70 triliun.

Sementara itu, Ketua DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Bengkulu Septri Widiono, pemerintahan telah mengambil kebijakan yang mengkhianati rakyat karena dinilai menyerahkan sumber daya Migas dikelola oleh pihak asing.

Menurutnya, ini merupakan bentuk liberalisasi Migas, padahal sebetulnya bangsa Indonesia sendiri mampu mengolah sumber daya Migas dengan SDM yang ada.

“Kalau ini dikatakan sebagai subsidi yang salah sasaran, ini tidak benar. Ini membodohi rakyat namanya. Ini mendzolimi karena dengan meningkatnya harga BBM maka akan berpengaruh dengan harga kebutuhan yang lainnya. Ini akan menimbulkan efek lanjutan, memperbesar angka kemiskinan dan memperbanyak pengangguran karena inflasi,” kata Septri, Rabu (12/11/2014).

Ditambahkan Septri, aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap aksi-aksi penolakan lainnya yang dilakukan di seluruh Indonesia, bahwa Bengkulu juga memiliki kesadaran sebagai bagian dari umat Islam yang lainnya sehingga diharapkan masyarakat Bengkulu yang lain dapat menyuarakan hal serupa.

“Ini kebijakan yang khianat, makanya kita tolak.Ini liberalisasi Migas, dan pengelolaan SDA yang seperti ini nyata-nyata bertentangan syariat Islam,” demikian Septri.(val)