Seluma, kupasbengkulu.com – Bupati Seluma Bundra Jaya, Wakil Ketua I DPRD Seluma Ulil Umidi, Wakil Ketua II DPRD Seluma Okti Fitriani dan Sekda Seluma Irihadi beserta Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Seluma mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kamis (23/03/2017).
Kedatangan ini guna menyampaikan keberatan dan untuk menunda keputusan bersama yang dikeluarkan Pemprov Bengkulu terkait Tapal Batas (Tabat) antara Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan.
“Belum ada kesimpulan karena seluruh pejabatnya keluar, Dirjennya menjabat Plt Gubernur Papua Barat, jadi akan dijadwalkan ulang untuk pertemuan dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan,” kata Wakil Ketua II DPRD Seluma Okti Fitriani dihubungi melalui seluler.
Kata dia, pihaknya hanya bertemu kasubdit dive schedule kemendagri untuk menjadwalkan bertemu dengan Dirjen BAK Eko Subowo yang saat ini menjabat Plt Gubernur Papua Barat.
“Memang sebenarnya kesepakatan yang dibuat Wagub belum bisa dikatakan sah secara hukum,” ujarnya.
Sisi lain, Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) bersama Camat Semidang Alas (SA) dan Semidang Alas Maras (SAM) mendatangi kantor Gubernur dan kantor DPRD Provinsi Bengkulu guna menyampaikan penolakan atas berita acara kesepakatan bersama yang dikeluarkan Pemprov Bengkulu tentang batas wilayah Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan.(sep)