Benarkah Program Strategis Bengkulu, Bagian dari Rekayasa Untuk Memprivatisasi Aset?

Kuli Panggul Kopi di Desa Luas Kabupaten Kaur
dok (nvd)

Kota Bengkulu,kupasbengkulu.com – Undangan Presiden Republik Indonesia, Jokowi kepada Ridwan Mukti pada Rabu (31/5/17) , agar mempresentasikan rencana program strategis yang patut didukung oleh Pemerintahan pada level Pusat. Program ini sendiri terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok energy, kelompok sarana dan prasarana, serta kelompok wisata.

Dari pemaparan yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti sebanyak 12 Proyek besar yang akan dimulai proses pembangunan dari jumlah mega proyek  28 rencana pembangunan, namun yang mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat diantaranya Pembangunan Jalan Tol yang akan menghubungan wilayah Provinsi Bengkulu dengan  wilayah Provinsi tetangga, ini sebagian menjadi harapan besar bagi masyarakat yang mengeluhkan akses transportasi, namun dibalik itu semua, juga adanya asumsi bahwa, proyek tersebut merupakan salah satu upaya dari privatisasi saja oleh sekelompok orang. Karena terlihat jelas bahwa ketika pembangunan jalan yang akan dilakukan ini telah dilakukan dan telah masuk tahap penyelesaian, maka pendomplengan terhadap pemasukan negara, akan menjadi kilas balik pemerintah dalam pengembalian hak atas pajak yang dibayakan.

Pembangunan Jalan yang menghubungkan antara Bengkulu dengan Sumatera Selatan baik jalan maupun rel Kereta api, juga dicurigai sebagai upaya memuluskan rencana pengangkutan material berupa batubara dari Sumatera Selatan ke Bengkulu yang dicurigai oleh sebagian masyarakat sebagai penyalur batubara guna memenuhi kebutuhan Batubara dalam mega proyek PLTU di Teluk Sepang Bengkulu. Hal ini juga ditandai dengan adanya rencana yang bersamaan antara pembangunan jalan Pembangunan dan peningkatan akses jalan Tanjung Iman-Muara Sahung-Air Tembok (Bengkulu ) – Muaradua OKU Selatan (batas Sumsel ).

Lalu asumsi ini kembali muncul tentang pembangunan jalur kereta api pelabuhan Linau Kaur –  Komering Muara Enim (Sumsel) sepanjang 168 Km dan pembangunan pembangkit listrik wilayah bagian selatan Sumatera koneksi dengan lampung. Sementara Pembangunan rel kereta api Kota Padang – Pulau Baai Kota Bengkulu merupakan upaya pemerintah untuk mengangkut batubara guna kebutuhan PLTU Pulau Baai.

Terkait dengan hal ini, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu, Beni Ardiansyah didampingi oleh Direktur Yayasan Pemerhati Lingkungan Hidup, Kanopi, Ali Akbar, mengutarakan bahwa program strategis ini memang sarat makna dengan kepentingan, hanya menguntungkan pihak – pihak tertentu, karena jika diamati secara detail, program strategis ini adalah model penghancuran terhadap wilayah hutan yang menjadi salah satu penyangga kehidupan. Bahkan tingginya intensitas program dalam rangka membelah kawasan ini sudah menjadi target pihak pemerintah dengan alibi meretas angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Namun hampir semua tindakan untuk membabat kawasan tersebut tidak berhasil dilaksanakan, karena masih kuatnya tekanan dari berbagai pihak yang melihat bahwa rencana program ini masih belum dianggap penting.

“Indikasi dalam rangka meraih angka proyek dengan nominal besar. Dalam rangka meraih keuntungan, sementara pada sisi yang berbeda serapan APBD sampai dengan sekarang masih tergolong rendah, ini tak lepas dalam paradigma model komitmen fee ini bisa di buktikan dengan OTT nya Gubernur Bengkulu dengan para penguasaha insfratruktur dua hari yang lalu,”tegasnya.

Sebuah kebijakan dalam pembenahan sektor pembangunan khususnya saran transportasi bisa dianggap penting.Namun penting untuk lihat bahwa pembangunan jalan penghubung diutarakan oleh Beni dan Ali jugamereka memberikan contohkan antara Sungai Ipuh dengan wilayah Lempur yang memiliki dampak kepada hancurnya tangkapan air irigasi air manjuto, selain pembangunan jalan ini juga akan melewati zona inti yang pada akhirnya akan mempercepat proses penghancuran sumber-sumber penghidupan rakyat.

Dua Direktur ini juga menekankan jika pemerintah berbicara program harusnya tidak hanya bicara infrastruktur. Karena sudah banyak tunggakan pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi skala prioritas program (model pengamanan produksi produk local identic Bengkulu, perlindungan wilayah pangan, penambahan modal terhadap usah kecil rakyat dan lain lain yang itu menjadi kebutuhan rakyat kecil sehingga perputaran uang perkapital memang tumbuh dari rakyat) dan yang tak kala penting yaitu penyelesaian konflik sumber daya alam yang selama ini menghacurkan wilaya kelola rakyat (WKR) di Bengkulu.

“Kalau mau berbicara program itu tidak melulu soal jalan, bisa kita lihat aspek yang lain, memang kebutuhan transportasi itu perlu aan tetapikan pemerintah harus jeli melihat relasi manusia dan alam,”katanya.

Jika dilihat dan dianalisis dari beberapa pendekatan, program strategis nasional Provinsi Bengkulu adalah bagaimana membangun infrastruktur dengan tujuan mengundang investasi. Model dagang seperti ini pasti akan bermuara kepada bagaimana mengantisipasi setiap tindakan negara yang sejatinya menjual asset negara. Dan memastikan hak atas rakyat atas ruang semakin jauh, ini bisa di lihat dari  Pakta integritas yang di buat memang tidak memiliki orentasi dalam pemulihan wilayah lingkungan dan kelola rakyat yang saat ini kian menghawatirkan.

Sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) proyek strategis nasional yang akan dibangun antara lain “feeder road” tol Kota Bengkulu-Bengkulu Tengah-Kepahiang-Rejanglebong-Lubuklinggau sepanjang 124 kilometer, pembangunan jalan lingkar Kota Bengkulu, pembukaan akses jalan baru Sungai Lisai, Kabupaten Lebong.

Pembangunan akses jalan baru Talang Donok, Lebong menuju Batu Gane, Selangit, Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer, pengembangan pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu dan kawasan industri, pembangunan galangan kapal di Pelabuhan Pulau Baai. Selanjutnya, pembangunan rel kereta api Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong menuju Pulau Baai, Kota Bengkulu, pembangunan dan pengembangan terminal baru bandara Fatmawati Soekarno dan kargo internasional, pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan gardu induk menuju Lubuk Linggau-Curup-Kepahiang-Bengkulu Tengah-Kota Bengkulu.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu bara berkapasitas 2100 MW di Pulai Baai, Kota Bengkulu, pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Hulu Lais dan Bukit Daun 255 MW di Kabupaten Lebong, pembangunan sarana dan prasarana air minum regional dan penyediaan air baku Benteng Koberma (Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Seluma).

Pembukaan akses jalan baru Sukaraja-Padang Capo-Air Kelinsar, berbatasan dengan Sumatera Selatan sepanjang 49 km, pembangunan dan peningkatan akses jalan Tanjung Iman-Muara Sahung-Air Tembok (Bengkulu ) menuju Muaradua Kabupaten OKU Selatan, Sumsel.

Bahkan beberapa waktu lalu juga Ridwan Mukti menyampaikan bahwa untuk APBD Bengkulu berada di kisaran Rp 3,3 triliun. Sementara anggaran belanja rutin menghabiskan Rp 2 triliun. Sehingga ini menjadi solusi untuk pengggunana uang milik negara dalam skema pembangunan yang dirasa cukup untuk melepas Provinsi Bengkulu dari Kemiskinan yang telah ia gaungkan kepada pemerintah Pusat. Sialnya belum seluruhnya proyek pembangunan ini dilakukan Ridwan Mukti sudah mengenakan rompi berwarna Orange milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggi Noverdo

Tidak ada kometar

Leave a Reply