Bengkulu, kupasbengkulu.com – Angka kemiskinan di Bengkulu hanya berkurang 1,05 persen sepanjanga 2009 hingga 2014, kondisi ini semakin terpuruk saat didapat bahwa Bengkulu merupakan daerah termiskin di Sumatera dan urutan keenam termisikin di Indonesia.
“Bengkulu termiskin di Sumatera dan termiskin ke – 6 di Indonesia, dalam kurun waktu lima tahun hanya terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,05 persen,” kata Kabid PP2 Bappeda Provinsi Bengkulu, M Rizki dalam workshop media Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) Provinsi Bengkulu, pada Rabu 29 Juli 2015.
Ia menjelaskan angka kemiskinan Provinsi Bengkulu pada 2009 pada posisi tertinggi sebesar 18,14 persen. Posisi terendah angka kemiskinan pernah terjadi pada 2010 yang mencapai 16,37 persen. Selanjutnya angka kemiskinan bergerak pada kisaran angka 17 persen.
“Pada 2014 target penurunan kemiskinan Provinsi Bengkulu berkisar 17 % – 16,75%, sedangkan yang dicapai adalah 17,09 % sehingga perlu diturunkan paling tidak 0,9% untuk mencapai target RPJMD provinsi Bengkulu tahun 2014,” katanya.
Selanjutnya ia merincikan, angka kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Kaur sebesar 23,25 persen, selanjutnya Kabupaten Bengkulu selatan sebesar 22,59 persen, Kabupaten Seluma 21, 84 persen, Kota Bengkulu 21,51 persen, Kabupaten Rejang Lebong 18,48 persen, Kabupaten kepahiang 16,13 persen, Kabupaten Bengkulu Utara 14,5 persen, Kabupaten Mukomuko 12,98 persen, Kabupaten Lebong 12,89 persen terakhir kabupaten Bengkulu tengah 7,24 persen.
Sementara itu kepala satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Agung Nugroho mengatakan masalah kemiskinan selalu berhubungan dengan kawasan kumuh, ketersediaan air bersih dan sanitasi. Untuk itu pada 2015 ini pemerintah pusat meluncurkan program 100 – 0 – 100.
“Dengan program ini tidak ada lagi masyarakat yang berada di kawasan kumuh yang tidak memiliki sanitasi layak dan tidak bisa mengakses air bersih pada 2019,” ucapnya.
Agung mengatakan permasalahan penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan belum efektif dan optimalnya pelaksanaan program penanggulangan, menyangkut ketidaktepatan sasaran, ketidakpaduan lokasi dan waktu dan koordinasi antar program termasuk program pemerintah pusat dan daerah yang belum selaras.
“Selain itu kurangnya pelayanan dasar di daerah tertinggal, terisolir dan terpencil juga mejadi salah satu permasalahan penanggulangan kemiskinan, ditambah dengan masih rendahnya kesadaran sebagaian masyarakat dalam akses layanan pendidikan serta kesehatan ibu dan anak,” pungkasnya.(kps)