Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI, Ikaan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Rabu (19/11/2014), sekitar pukul 10.16 WIB. Menggelar aksi demo penolakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan pintu gerbang Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.
Dalam aksinya, ratusan massa menggelar long march, dengan mendorongkan sepeda motor, serta membawa keranda jenazah yang bertuliskan ‘Keranda Jokowi’. Setibanya di depan gerbang DPRD Provinsi Bengkulu, massa langsung berorasi dengan membentangkan berbagai spanduk. Dengan berbagai tulisan, seperti ‘Usut Mafia Migas’ serta tulisan protes lainnya.
Orasi yang digelar ratusan massa tersebut mendapatkan pengawalan ketat, dari aparat kepolisian, yang mana tidak kurang dari satu pleton Pasukan Huru Hara (PHH) diterjunkan, dua unit mobil water Cannon ikut distandbykan di dalam gedung DPRD.
Aksi ratusan massa pecah setelah 10 perwakilan yang masuk ke dalam gedung tidakj kunjung keluar. Sehingga massa melakukan pembakaran foto ‘Jokowi’. Tidak hanya itu, massa juga sempat membakarkan keranda jenazah ‘Jokowi’. Namun, hal tersebut langsung diatasi pihak aparat kepolisian dengan memadamkan api, menggunakan ratusan api.
”Kami minta pak jokowi turun,” kata mahasiswa saat menggelar aksi.
Setelah beberapa menit berorasi, salah seorang anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam hal ini Wakil Ketua II, Suharto menemui pengunjung rasa. Dirinya meminta, 10 perwakilan untuk dapat masuk ke sekretariat DPRD guna menyampaikan aspirasi yang mereka tuntut.
Adapun 10 perwakilan mahasiswa tersebut, yakni Yusuf dari Universitas Bengkulu, Nanda dari UMB, Iqbal dari UMB, Agung dari UMB, Ari dari UMB, Doni dari Kammi, Wawan UMB, Edo dari UMB, Ansori dari UMB dan Doni dari BEM.
Adapun tututan mahasiswa tersebut, yakni tolak kenaikan harga BBM! kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat dan menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak swasta, terutama swasta asing.
Tuntutan lainnya, nasionalisasi indsutri mintak dibawah kontrol rakyat!. Putuskan kontrak-kontrak migas yang merugikan rakyat dan perekonomian nasional sesuai dengan pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat.
Tidak hanya itu, tuntutan lainnya massa miminta UU Migas dan UU energi agar sesuai dengan kepentingan rakyat. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam pengawasan pengguna BBM bersubsidi kerana dinilai penggunaan BBM tidak tepat sasaran.
Selanjutnya, massa menutut benahi transfortasi publik dan massal untuk mendorong penggunaan kendaraan pribadi beralih ke transfortasi publik. Selain itu, naikkan upah minimum buruh, dan tututan terakhir turunkan Joko Widodo karena pengambilan keputusan yang bersifat otoriter.
Akis demo berakhir setelah, adanya hasil pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan anggota dewan. Hal ini juga ditandai dengan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu Suharto, kembali menemui ratusan massa.
”Secara pribadi saya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM,” cetus politisi Gerindra saat menemui ratusan massa.
Usai mendengarkan penjelasan dari Suharto, massa pun berangsur membubarkan diri.(gie)