Kota Bengkulu, Kupasbengkulu.com – Adanya dugaan aksi Pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Provinsi Bengkulu sudah diketahui oleh Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah,saat ini terdapat enam badan dan dinas yang sudah dipetakan dan sangat rawan terjadinya aksi pungli.
Diantaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sektor Perizinan, Dispenda, pengadaan barang dan jasa dan tempa-tempat pelayanan publik lainnya
“Sudah kita petakan di bengkulu ini ada enam zona yang rawan pungli, terutama di Kepegawaian, bahkan disana sesama PNS pun dilakukan pungli, mulai dari naik pangkat, pensiun pindah tugas itu sangat berpotensi,” kata Rohidin
kemudian Rohiodin juga menyebutkan jika kebenaran kabar di BKD ini juga didapat dari keluhan masyarakat, dalam hal pelayanan publiknya sangat sering terdengar adanya laporan pelayanan publiknya sarat dengan aksi pungli. Sehingga potensi kebenarannnya tidak diragukan lagi. Keluhan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menindaklanjutinya agar pungutan liar tidak terjadi lagi.|
“Kalau semua sudah mentakan iya, berarti kemungkinanya itu benar,”ujarnya.
Selanjutnya Rohidin juga akan memberikan sanksi tegas kepada oknum PNS yang kedapatan melakukan Pungli, dan sanksi terberatnya nanti iala pemecatan. Pemecatan ini bukan dilihat dari berapa jumlah angka pungutan liar yang dilakukan oleh oknum PNS, namun ini bentuk dari penerapan birokrasi yang sehat dan terbebas dari aksi yang dapat mencoreng citra ASN tentunya.
“Sekecil apapun, kalau buktinya jelas, pelakunya pns kita berhentikan,berhenti jadi pegawai, jangan main – main,”tandas Rohidin.(nvd)