Bengkulu, kupasbengkulu.com – Bangunan gedung SD 104, Kelurahan Kampung Bahari, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, masih tampak baru, terdapat dua ruang kelas yang terpakai serta dua ruang guru yang kosong.
Riuh suara murid SD itu terdengar dari halaman sekolah yang masih dipenuhi belukar, terdengar suara guru pria sedang mengisahkan seorang putri Bengkulu, Fatmawati Soekarno, yang menjahit bendera merah putih bersejarah saat proklamasi dibacakan di Jakarta pada 17 Agustus 1945.
Dialah Yusra (51), Yusra tak marah saat ia bercerita para murid seolah tak fokus bahkan berteriak-teriak, ia juga dengan tekun mengulangi ceritanya saat muridnya itu dirasa kurang menyimak. Kelas tempat Yusra mengajar adalah kelas II.
Sementara di ruang satu lagi, kelas I seorang guru perempuan yakni Indo Ati, dengan tekun dan penuh kasih sayang mengajari siswa yang tentu saja baru menginjak SD memperkenalkan nama-nama hari. Sesekali Indo mendekati muridnya yang kebingungan bagaimana cara memegang pensil atau menghapus.
“Sekolah ini baru dua tahun lalu didirikan tak ada guru, sebelumnya para murid yang sebagian besar adalah anak nelayan, menumpang di SMK,” kata Indo Ati ditemui di sela jam istirahat mengajar.
Ia melanjutkan, saat bangunan sekolah selesai dibangun pihak Rukun Warga (RW) kebingungan mencari guru mengajar, tak ada satu pun warga setempat yang bersedia mengajar hingga tawaran itu diterima Indo meski dengan honor yang cukup kecil Rp 350 ribu atau setara dengan 1,5 liter bensin per hari.
“Bukan gajinya cari meski saya juga tak munafik di sini, kami di sini adalah nelayan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi terletak di pinggiran Kota Bengkulu, saat SD ini selesai dibangun dua tahun lalu tak ada guru yang mengajar lalu saya ditawari pak RW dan saya mau dengan gaji seadanya, bagi saya pendidikan anak nelayan di sini cukup penting,” cerita Indo Ati.
Indo Ati menyebut SD itu memiliki 49 murid, sebelum ada gedung para anak nelayan di kampung itu belajar menumpang di sebuah sekolah SMK, lalu pemerintah mendirikan gedung sekolah yang sekarang mereka pakai. Tak ada meja dan kursi awal sekolah dibuka, para murid belajar di lantai selama beberapa lama.
“Saya meminta meja dan kursi bekas di sekolah terdekat, alhamdulillah sekarang kursi itu bisa dipakai anak-anak,” cerita Indo.
Senada dengan Indo Ati, Yusra meski berstatus sebagai PNS mengaku mengajar di SD 104 adalah panggilan tugas, ia menyadari jam mengajarnya di sekolah itu tak dihitung sehingga tak bisa digunakan untuk menambah tunjangan profesinya.
“Sekolah ini belum terdaftar, belum memiliki statistik dan masih menginduk, para siswa satu pun belum ada yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saya enam bulan telah mengajar di sini, memang agak khawatir karena jam mengajar saya tak memenuhi target tunjangan sertifikasi mengajar di sini, apalagi tanggungan saya masih cukup banyak,” khawatir Yusra.
Kedua pengabdi ini berharap pemerintah dapat segera memperhatikan nasib pendidikan di kampung mereka, termasuk nasib tenaga pengajar.(kps)