Wahan Lingkungan Hidup (WALHI) Bengkulu mempunyai tujuan utama agar isu lingkungan mendapatkan perhatian, dan menjadi komitmen pembuat kebijakan sehingga wacana tentang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan ligkungan yang adil dan berkelanjutan dapat direalisasikan.
Bumi merupakan tempat semua mahluk hidup untuk melangsungkan kehidupan untuk masa depan anak cucu dan generasi nantinya, Bumi sebagai ciptaan tuhan, dan sudah wajib untuk dijaga serta dirawat juga dilestarikan. sebagaimana diketahui dari hari ke hari Bumi selalu mengalami Degradasi / proses di mana kondisi lingkungan biofisik berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan.
Kerusakan lingkungan hidup dewasa ini sangat mendesak untuk ditanggulangi. Mengingat Kualitas lingkungan hidup semakin hari semakin memburuk. Selama 150 tahun, jumlah karbon yang ada di atmosfer telah meningkat 50%, dari 280 ppm menjadi 393 ppm. Dan dampaknya, khususnya abad terakhir, telah mencata peningkatan suhu global, kehancuran glasier dan lapisan es, perluasan gurun dan berbagai peristiwa cuaca ekstrem, kerusakan ini terjadi di seluruh bagian dunia.
Fenomena perubahan iklim akibat pemanasan global disebabkan oleh pengrusakan hutan dan eksploitasi bumi untuk bahan bakar fosil yang dikeruk (ditambang) demi profit, pencemaran air-tanah-udara akibat limbah, kekeringan dan berbagai bencana alam hingga perubahan pola konsumsi serta pola hidup manusia, adalah contoh yang dekat didepan mata kita.
Pada moment memperingati hari bumi ditahun ini  khusunya untuk Indonesai, dimana  bumi terus mengalami kesakitan yang dilakukan oleh para kelompok – kelompok serakah dan kepentingan akumulasi modal dan keuntungan atau hanya berorientasi kepada aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan keadilan ekologis. Proses tersebut tentunya ada keterlibatan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau yang memberikan legitimasi untuk dilakukannya eksploitasi SDA oleh Perusahaan Swasta maupun Milik Negara.
Kondisi kerusakan tersebut juga terjadi di Provinsi Bengkulu setidaknya terajadi di semua Kabupaten yang ada di bengkulu : Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Kaur, Seluma, Muko-Muko, Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong, permaslahannya adalah mengenai kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak lain sebagai akibat dari illegal loging, alih fungsi lahan dan penerbitan izin besar-besaran oleh Pemerintah Bengkulu yang terkesan menabrak aturan perundang-undangan, yang dapat menyebabkan terjadinya bencana alam (Tanah Longsor, Banjir, kekeringan, dll).
Hutan Bengkulu sebagai mana data yang dimiliki Walhi Bengkulu, Luas Provinsi Bengkulu adalah 1,9 Juta Ha, 46,54% adalah Kawasan hutan sejumlah 920.964,00 Ha, Penerbitan izin pertambangan maupun perkebunan skala besar beberapa tahun terakhir semakin menjamur. ada 152 IUP pertambangan dengan total luasan mencapai 517 ribu hektare dan 59 HGU perkebunan skala besar dengan total luasan 192 ribu hektare di Provinsi Bengkulu. Jumlah total dari izin industri ekstraktif tersebut mencapai 71 persen dari ruang Areal Peruntukan Lain (APL) Provinsi Bengkulu, jumlah tersebut terdapat Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu sekitar 219.693 Ha belum termasuk data luasan dengan sistem plasma atau luasan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan. Ada 24 perkebunan sawit yang Luasnya beragam. Dari data HGU yang dimiliki (yayasan Genesis Bengkulu) lima Perusahaan yang memiliki jumlah luasan HGU yang tebesar adalah PT. Agromuko (28.615 Ha), PT. Daria Dharma Pratama (13.920 Ha), PT. Alno (13.283 Ha), PT. Agri Andalas (10.677 Ha), dan PT. Mas Marandika (10.000 Ha).
Untuk pertambangan Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mengindikasi adanya 42 perusahaan tambang batubara di Provinsi Bengkulu dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di wilayah tersebut : IUP Batubara yang masuk Kawasan Hutan Konservasi 5.158,81 Ha dan Izin yang masuk Kawasan Hutan Lindung 113.579,97 Ha.
Berdasarkan penjelasan diatas ditemukan banyak pelanggaran izin sebagai dampak dari minimnya penataan dan pengawasan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Penguasaan Lahan yang besar-besaran oleh Perusahaan Perkebunan di Provinsi Bengkulu menimbulkan beberapa dampak Negatif Seperti : Penyempitan Kawasan Hutan, Kerusakan Kawasan Hutan, Hilangnya Wilayah Kelola Rakyat, Degradasi Lingkungan Hidup, Pencemaran sungai dan udara akibat dari aktivitas Pabrik bahkan sampai memicu konflik yang melibatkan masyarakat adat.
Terkait Pencemaran Lingkungan WALHI Bengkulu sedang menyoroti salah satu Pabrik CPO yang berada di Bengkulu Selatan yaitu PT. Sinar Bengkulu Selatan yang terindikasi mencemari sungai air selali dengan cara melakukan Dumping Limbah bahkan baru baru ini ada aktivitas illegal dari perusahaan tersebut yang menggeruk muara sungai selali menggunakan alat berat yang dapat mengakibatkan pemindahan atau pengalihan alur sungai selali.
Berdasarkan Penjelasan Diatas WALHI Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada hari ini dan sebagai refleksi kita bersama terhadap macam lingkungan serta konflik-konflik yang dapat timbul kedepan, WALHI Bengkulu mendesak untuk :
1.Mengajak seluruh elemen bangsa khususnya provinsi bengkulu untuk berjuang menjaga bumi dan seluruh isi yang terkandung di dalamnya sebagai titipan anak cucu yang akan datang
2.Mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mecabut seluruh izin secara permanen dan tanpa syarat secara administratif / sesuai ketentuan yang berlakuperusahan-perusahaan yang bermasalah.
3.Mendesak pemerintah untuk mengambil seluruh aset / benda tidak bergerak yang terlantar untuk dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat Provinsi Bengkulu.
4.Mendorong Pemerintah meletakkan Keadilan Ekologis dan HAM sebagai landasan untuka dalam setiap pembentukan kebijakan terkait lingkungan hidup.
5.Mendesak Aparat penegak hukum untuk proaktif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat untuk melakukan penegakan hukum lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Rilis)