kupasbengkulu.com, bengkulu – Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten diminta segera menyelesaikan konflik tapal batas, antara lain yang terjadi antara Kabupaten Bengkulu Utara-Lebong, Seluma-Bengkulu Selatan, dan Kota Bengkulu-Bengkulu Tengah.
Hal ini seperti disampaikan Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol M. Ghufron dalam kunjungannya ke kantor KPU Provinsi Bengkulu. Menurutnya hal ini erat kaitannya dengan potensi konflik yang diantisipasi terjadi saat Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang.
“Untuk daerah-daerah rawan konflik, khususnya di daerah-daerah yang masih memperebutkan masalah tapal batas, kita dorong pemerintah daerah terkait untuk menyelesaikan kepastian kependudukan warga masyarakat terlebih yang mempunyai hak pilih. Sehingga potensi-potensi ini tidak meruncing menjadi ancaman nyata,” terang Ghufron, Selasa (18/08/2015).
Di samping itu, kunjungan Kapolda ke KPU juga membicarakan persiapan lainnya yang dilakukan KPU selaku penyelenggara Pilkada. Dia mengatakan tanggal 9 Desember 2015 berkenaan dengan peta iklim Indonesia sudah memasuki musim penghujan.
Untuk itu perlu dikoordinasikan penempatan TPS maupun lokasi kegiatan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya Pilkada dengan baik.
“Sampai sekarang belum ada hal-hal serius yang perlu pemecahan segera. Kita akan terus berkomunikasi dan bersinergi karena Pilkada ini harus aman dan sukses,” katanya.
“Kita juga harus antisipasi musim hujan, jangan sampai TPS atau tempat penyimpanan logistik Pemilu terkena banjir atau longsor. Kita harus letakkan di tempat-tempat yang mudah terjangkau dan tetap netral,” lanjut Ghufron.
Kapolda berharap seluruh aparat terkait dapat bekerja dengan maksimal dan melalui Pilkada ini dapat terpilih pemimpin yang amanah.
“Intinya koordinasi jangan putus dan memiliki komitmen bersama mensukseskan Pilkada serentak,” demikian Ghufron. (val)