Kaur, kupasbengkulu.com – Banyaknya Laporan Pasien peserta BPJS RSUD Kaur kepada Anggota DPRD Kabupaten Kaur, maka Komisi 1 DPRD memanggil Kepala Layanan Operasional Kabupaten (KLOP) BPJS Kaur, Ruri Romla Mewita, beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi I DPRD Kaur, Setiawan mengatakan, adanya pasien BPJS yang masih mendapat perawatan kurang baik bahkan ditolak oleh rumah sakit menimbulkan keprihatinan. Ditakutkan, jika dibiarkan akan menimbulkan kesalahpahaman, serta tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang dilakukan oleh warga.
Oleh sebab itu pihaknya memanggil KLOP BPJS untuk meluruskan permasalahan yang terjadi. Sangat disayangkan pihak BPJS seolah tidak mengetahui jika anggota atau peserta BPJS sering diperlakukan tidak sebagaimana mestinya.
Yang sering terjadi di rumah sakit adalah para pasien disuruh menebus obat sendiri namun obat yang dimaksud tidak ada di rumah sakit. Otomatis mereka harus beli obat keluar rumah sakit, yang tentunya mengeluarkan biaya yang itu tidak sedikit. Ini sering terjadi, sedangkan BPJS menanggung semua obat yang komposisinya sama.
“Nah parahnya lagi, pasien tidak tahu, apakah obat tersebut bisa diklaim atau tidak di BPJS, serta mereka juga tidak tahu apakah biaya sudah dikembalikan oleh pihak BPJS ke rumah sakit apa belum. Karena semua biaya berobat orang sakit itu ditanggung oleh BPJS, kok msih ada pasien yang bayar, dan setelah itu mereka tidak diberi tahu kalau sebenarnya mereka bisa mengklaim biaya yang mereka keluarkan,” ungkap Deni Setiawan.
Dikatakan Deni, pihak BPJS sudah menjelaskan sedetail-detailnya, namun mereka salah dalam sosialisasi.
“Setelah kami panggil pihak BPJS, kami baru mengerti dan mendapat solusi dari keluhan yang ada pada masyarakat. Namun cara mereka salah, kenapa? Karena mereka tidak melakukan sosialisasi yang cukup pada masyarakat bahlkan peserta BPJS. Makanya tidak banyak peserta BPJS yang tahu penggunaan kartu BPJS mereka,” pungkasnya.(mty)