Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2014, kepada Pemerintah dan DPRD Provinsi Bengkulu.
Dalam laporan ini, BPK menyoroti beberapa SKPD bermasalah, di antaranya terkait kekurangan volume di empat SKPD. Salah satunya masalah meubeler di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), peningkatan jalan produksi dan bukti pertanggungjawaban yang kurang lengkap di dua SKPD, serta pemberian modal PT. Bengkulu Mandiri.
Kepala BPK Perwakilan Bengkulu, Yusna Dewi mengatakan, PT. Bengkulu Mandiri tidak memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Bengkulu. Seharusnya BUMD memberikan kontribusi yang baik bagi daerah, bukan hanya sebagai menambah modal dan pegawai saja.
”PT. Bengkulu Mandiri belum memenuhi ketentuan dalam bidang usaha yang di miliki karena banyak usaha yang masih tumpang tindih dan tidak saling berkaitan. Selain itu PT. Bengkulu Mandiri juga belum memiliki tenaga kerja yang memenuhi standar,” kata Yusna.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melakukan evaluasi atau perbaikan selama 60 hari ke depan.
”Kita minta ini untuk ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan oleh Pemprov maupun DPRD,” tegas dia.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengaku, siap menindaklanjuti temuan BPK. Menurutnya, Pemprov akan tegas dalam membuat peraturan dan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub).
”Kita sudah sering kali mengingatkan semua SKPD agar mematuhi regulasi yang ada namun inilah kenyataanya masih ada juga yang membandel. Namun intinya Pemprov siap menindaklanjutinya,” pungkas Junaidi.(val)