Oleh Firmansyah*
Pilkada diputuskan pemilihannya oleh DPRD demikian DPR memutuskan. Banyak pihak yang kecewa dengan putusan ini dengan argumentasi bahwa kedaulatan rakyat telah tercerabut.
Langsung atau tidak pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme demokrasi yang kita anut, yah, memang sih mengarah ke sedikit liberal.
Di jejaring sosial muncul pro dan kontra pula pastinya, ada yang kecewa, ada yang biasa saja bahkan ada pula yang mengumpat namun hemat saya persoalannya bukan di langsung atau tidak tetapi sudahkah kita memilih wakil rakyat secara benar? Sudahkah sistem dan fungsi partai berjalan dengan baik?
Mengutip Miriam Budiardjo ada beberapa fungsi partai politik yakni pendidikan politik, rekruitmen pemimpin, rekrtuitmen kader dan komunikasi politik. Pertanyaannya apakah partai politik telah menjalankan fungsi itu? Ini sesungguhnya akar persoalan itu.
Kita tidak dengan sebenar-benarnya memberi hukuman yang menyakitkan bagi partai politik yang selama ini telah melukai rakyat. Kecewa dan marah terkadang muncul saat partai politik melukai kita, namun marah dan kecewa itu sirna saat ada sahabat, kerabat kita yang mencalonkan diri dari partai tersebut. Kita memaafkan partai.
Kita juga harus sadar diri, kita sedikit tak mempercayai dewan yang terhormat itu sehingga akan bermain mata dengan eksekutif. Bukankah rakyatlah yang memilih mereka? Masih ingat dibenak kita saat pemilu berapa banyak uang yang diterima rakyat dari Caleg?
Mungkin inilah buah dari politik transaksi yang telah sestemik itu, rakyat ikut bermain dalam langgam politik kotor sehingga melahirkan saling ketidakpercayaan. Kita tidak mempercayai wakil rakyat yang notebenenya telah kita pilih. Bila kita mengumpat, maka umpatan itu sesungguhnya tertuju pula pada kita.
Warga Bengkulu