Seluma, kupasbengkulu.com – Sebanyak 16 orang yang mengatasnamakan Forum Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, mendatangi Komisi I DPRD Seluma, Jumat (21/10/2016).
Kedatangan forum ini untuk menyampaikan keluhan terkait minimnya anggaran pembangunan di setiap kelurahan, yang bereda jauh dengan pembangunan desa.
“Kedatangan kami untuk mencari jalan keluar menyampaikan persoalan ini ke DPRD. Mengapa seakan ada perbedaan antara desa dan kelurahan, padahal kelurahan setingkat di atas Desa,” kata perwakilan forum, Baktiar Supardi.
Menurutnya, pembangunan di kelurahan memang sangat minim. Ditambah lagi gaji perangkat kelurahan seperti halnya ketua RT, hanya menerima gaji Rp 80 ribu per bulan.
“Selama ini mungkin mereka (DPRD) belum tahu, makanya kami sampaikan,” singkatnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Irihadi, mengatakan persoalan masih minimnya anggaran untuk kelurahan haruslah disikapi. Namun dibutuhkan proses dan persetujuan DPRD.
“Merubah status kelurahan kembali ke desa itu bukan solusi, yang jelas pemerintah harus serius menyikapi itu,” ujarnya.
Sekda mengatakan tidak ada kesan menganaktirikan antara desa dan kelurahan. Hanya saja belum ditemukan solusi untuk mengimbangi majunya pembangunan desa di kabupaten ini. (sep)