Lebong, kupasbengkulu.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Lebong pada tanggal 26 Desember mendatang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gelombang 1 secara serentak. Setidaknya, ada 65 Desa yang mengikuti Pilkades tersebut secara serentak.
Dasar penyelenggaraan Pilkades tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri No 112 Tahun 2014 dam Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Lebong 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak.
Dalam aturan tersebut, Permendagri No 112 Tahun 2014 Pasal 45-47 yang menyebutkan PNS harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan dibebaskan sementara dari jabatannya. Namun yang disayangkan, hingga saat ini belum satupun PNS yang melakukan koordinasi kepada BKD terkait pencalonannya sebagai Kades. Seperti yang disampaikan Kepala BKD Lebong, H. Guntur, S.Sos.
“Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku, sah-sah saja PNS mau calon dalam Pilkades asalkan ada izin dari pimpinan, dan itu diperbolehkan yang penting sesuai mekanisme. Namun samapi sekarang belum ada PNS yang melakukan koordinasi ke kita (BKD, red),” kata Guntur.
Guntur mengkhawatirkan bagi PNS yang akan maju pada Pilkades Serentak mendatang tidak dapat melengkapi syarat cuti karena batas akhir waktu pendaftaran yang sudah dekat. Karena, mekanisme PNS yang akan cuti untuk mengikuti Pilkades ini harus mengantongi ijin tertulis dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati.
“Kalau tidak diurus sekarang kapan lagi. Karena BKD sendiri akan mengajukan nama-nama PNS yang akan maju pada pilkades tersebut ke Bupati Lebong. Selanjutnya jika disetujui, Bupati akan merekomendasikan nama-nama tersebut untuk diurus cutinya,” demikian Guntur.(spi)