Kaur, kupasbengkulu.com – Pembuatan BPJS yang diharuskan menggunakan data di Kartu Keluarga (KK) dan tidak boleh perorangan atau semua data di KK diwajibkan membuat BPJS, membuat masyarakat kecewa dan mengeluh. Hal ini dikatakan salah satu warga Bintuhan, Zainal. Menurutnya hal ini tidaklah membantu warga kurang mampu.
“Persyaratan seperti ini membuat masyarakat mengeluh dan tidak sanggup untuk membuat dan mendaftarkan keluarganya menjadi anggota BPJS. Padahal BPJS merupakan kartu jaminan sosial yang sangat diperlukan oleh masyarakat,” ujar Zainal.
Menurut Zainal, faktanya bukti di lapangan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah dari awal. Bahkan pembuatan BPJS terkesan dilakukan masyarakat dengan terpaksa. Padahal masyarakat sangat membutuhkan kartu BPJS untuk berobat, terutama warga yang kurang mampu. Namun tidak semua warga mampu membuat BPJS jika harus mendaftarkan semua anggota keluarga yang tercantum di KK.
“Tidak semua warga sanggup membuat BPJS dengan aturan demikian. Misal di daftar keluarga ada lima orang, itu harus didaftarkan semua, sedangkan mereka baru mampu mendaftarkan dua keluarga. Otomatis mereka tidak bisa mendaftarkan diri. Nah ini tidak adil. Apa lagi di saat keluarga kurang mampu itu dalam keadaan sakit dan sangat membutuhkan BPJS, ini tidak akan membantu,” ujar Zainal.
Zainal berharap ada kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) terkhusus untuk warganya yang kurang mampu, apalagi agar bisa memudahkan dalam urusan pembvuatan kartu BPJS ini. (mty)