Penguasaan Sumber Daya Alam oleh Penguasa Pengaruhi Kehidupan Perempuan dan Nilai – Nilai Tradisonal

Anak desa Sungai Lisai
Dok (nvd)

Kota Bengkulu,Kupasbengkulu.com – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu Beni Ardiansyah mengemukakan bahwa tanpa adanya penindakan atas penerbitan Izin Pertambangan di Wilayah Provinsi Bengkulu yang membeludak sangat mempengaruhi kehidupan Perempuan dan nilai – nilai tradisional masyarakat di sekitaran kawasan Hutan.

Menurut Beni bahwa saat ini untuk wilayah Provinsi Bengkulu, tercatat seluas hampir 50 persen dari luas wilayah Provinsi Bengkulu atau 924.631 hektare merupakan kawasan hutan yang kian tergerus. Selain izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) yang diberikan mencapai 650 ribu hektare telah mengancam kehidupan. Akibatnya, kerusakan lingkungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam semakin terpuruk, dan itu juga akan menghilangkan semua kebiasaan masyarakat di pedesaan yang notabennya cenderung masih menjaga kearifan lokal.

“Kita berbicara soal hak masyarakat di sekitar kawasan hutan dan desa, dengan adanya kemudahan itu hak perempuan, dan penguasaan lahan menjadi terabaikan, maka bersiaplah nilai – nilai tradisional dan keterikatan masyarakat kepada lingkungan akan hilang,” ujar Beni.

Bahkan Beni juga mengemukakan perihal kedudukan perempuan dalam mendapatkan hak atas pengelolaan hutan dan dikehidupan,cenderung diabaikan, karena secara budaya patriarki perempuan tidak memiliki kuasa lebih dalam memposisikan diri sebagai aktor utama, terlebih lagi tentang memperjuangkan hak – hak sebagai manusia.

“Kebudayaan patriarki ini sebenarnya sangat mempengaruhi posisi perempuan yang cenderung lemah, oleh karena itu perempuan juga berhak memperjuangkan hak mereka dengan membuktikan bahwa kecerdasan dan pengetahuan yang dimiliki sebagai penggerak arus utamanya,” sampai Beni.

Serta juga Beni sangat mengkhawatirkan kehidupan anak – anak perempuan dimasa yang akan datang jika Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) ini tak bisa diminimalisir maka akan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat.

“Lagi – lagi yang menjadi korban dari itu semua adalah anak -anak dan perempuan, maka dari itu perempuan juga harus segerea memposisikan diri mereka sebagai garda terdepan dalam penguatan keberlangsungan dan keberlanjutan,”tutup Beni

Dikutip dari Mongabay.co.id Koordinator Bidang Perempuan Lembaga Kajian, Advokasi dan Edukasi (LivE) Oktari Sulastri.Dalam materi “Perempuan Rejang dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati” memaparkan tiga ruang akses perempuan atas lahan dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Yakni, pelak atau lahan di sekitar pondok di kebun atau rumah di desa, kebun, dan hutan. Umumnya, perempuan Rejang memanfaatkan pelak dengan menanam ragam jenis tanaman seperti sayur, buah, rempah, dan obat-obatan.

“Selain untuk rumah tangga, hasil tanaman digunakan untuk keperluan sosial dan budaya. Misalnya, dibagikan ke tetangga atau dibawa untuk memenuhi undangan keluarga. Dalam pemanfaatan pelak, perempuan berperan memutuskan tanaman yang ditanam, merawat, memanen dan mengolah hasil panen.”

Peran perempuan di kebun, relatif lebih sedikit dibandingkan di pelak. Umumnya, laki-laki yang memutuskan jenis tanaman dan berperan besar dalam merawat, memanen, hingga memasarkan hasil panen. Sementara di hutan, perempuan hanya memanen atau memungut hasil hutan bukan kayu untuk pangan, obat-obatan dan kayu bakar. “Penetapan kawasan hutan seperti TNKS yang sebagiannya tumpang tindih dengan lahan masyarakat telah membatasi akses perempuan Rejang di kebun dan hutan,” tambah Oktari.(nvd)

Tidak ada kometar

Leave a Reply