kupasbengkulu.com, kota bengkulu – Sebanyak 41 kelurahan dari 67 kelurahan di Kota Bengkulu yang masuk dalam kategori kumuh akan segera dibangun pemerintah melalui Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP).
Tim Leader OC 2 Provinsi Bengkulu, Harmudya, mengungkapkan setidaknya ada tujuh poin kategori penilaian kawasan kumuh, antara lain ketiadaan sumber air yang bersih, kondisi jalan yang kurang memadai, pemukiman tidak layak huni, tidak adanya akses untuk kondisi gawat darurat, drainase yang masih buruk, kelayakan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), serta sistem pengelolaan sampah.
“Ada 41 kelurahan dengan luasan wilayah 131,5 hektare yang disetujui untuk diperbaiki. Kita sudah mulai di 8 kelurahan yang selanjutnya akan diletakkan batu pertama oleh Walikota,” ujar Harmudya dalam acara lokakarya sosialisasi P2KP Kota Bengkulu, Senin (31/08/2015).
Kedelapan kelurahan tersebut antara lain Malabero, Sumur Melele, Sumber Jaya, Beringin Raya, Bentiring, Lingkar Timur, Sumur Dewa, dan Teluk Sepang, yang disebut Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).
Dia mengatakan setiap kelurahan diberikan dana Rp 1 miliar, yang mana permasalahan kekumuhan dipetakan oleh masyarakat setempat.
“Kita berharap bulan September sudah mulai pembangunan dan di tahun 2019 semua daerah kumuh sudah teratasi,” katanya.
Dalam penanganan masalah kumuh ini, pemerintah menggunakan pola 100-0-100, yang artinya 100 persen ketersediaan air minum, 0 (nol) persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Berdasarkan data BPS tahun 2013, kondisi di Indonesia dalam hal capaian akses air minum 67 persen, kawasan kumuh 11,6 persen, dan akses sanitasi layak 59 persen.
Sedangkan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Bengkulu jika dibanding dengan provinsi lain berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 10,96 persen.
Angka kemiskinan sebesar 17,09 persen menempatkan Provinsi Bengkulu pada posisi ke dua terendah se Sumatera dan posisi 6 terendah se Indonesia.
Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Marjon, menambahkan untuk menanggulangi kekumuhan harus dibarengi dengan perubahan perilaku dari masyarakat untuk hidup bersih serta pemerataan lapangan kerja.
“Yang paling penting adalah adanya kesadaran dari masyarakat untuk berubah dari pola hidupnya yang lama dan mulai berusaha meningkatkan taraf hidup sehingga apa yang telah diupayakan pemerintah dapat terus terlaksana optimal,” demikian Marjon. (val)