Bengkulu, kupasbengkulu.com – Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno, menyebutkan kawasan hutan yang dikelola masyarakat minim titik api.
“Selama peristiwa kabut asap terbukti titik api dari kawasan hutan yang dikelola masyarakat paling minim, paling banyak titik api berasal dari hutan yang dikelola oleh perusahaan,” kata Wiratno dalam Workshop Konsultasi Publik Peta Arahan Areal Kelola Kawasan Perhutanan Sosial di Bengkulu, Rabu (4/11/2015), dikutip dari kompas.com.
Ia menyebutkan pada prinsipnya masyarakat justru lebih memahami bagaimana mengelola hutan secara bijak dan arif.
Ditambahkan dia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014 hingga 2015 negara akan mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hekltare untuk masyarakat dengan berbagai skema.
“Skema tersebut diantaranya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan lainnya,” kata Wiratno.
Langkah ini diambil sebagai bentuk resolusi konflik agraria yang banyak dialami oleh masyarakat.
12,7 juta hektare itu lanjut dia, diusulkan oleh banyak pihak diantaranya wilayah adat yang diusulkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), JKPP, KPSHK dan beberapa kelompok gerakan sipil lainnya.
Di Bengkulu target perhutanan sosial seluas 119.661 hektare, Riau 862.331 hektare, Jambi 303.000, dan Sumsel 258.000 hektare. Realisasi program ini selain dipimpin oleh dinas kehutanan juga dikawal oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat.
Selanjutnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Risman Sipayung, menyebutkan keberhasilan program perhutanan sosial telah terlihat di Bengkulu.
“Di Bengkulu program ini telah terlihat membawa manfaat bagi masyarakat yang telah mengakses hutan dalam peningkatan perekonomian,” kata Risman.
kompas.com