Bengkulu Selatan, kupasbengkulu.com – Ragu terhadap tatacara dan mekanisme pengelolaan keuangan yang benar pada instansi pemerintah. Pihak kejaksaan Negeri Manna Kabupaten Bengkulu Selatan surati Kementerian Keuangan terkait penggunaan dana PKK.
Hingga saat ini belum juga ada satu orang pun yang di tetapkan mereka sebagai tersangka pada bantuan dana dari pemda Bengkulu Selatan ke tim Penggerak PKK tahun 2013.
“Surat permintaan kejelasan dan tatacara teknis pengelolaan keuangan kepada kemenkeu sudah kita kirimkan beberapa hari yanglalu,” kata kasi pidsus kejari Manna Mochktar.
Di jelaskan Kasi pidsus Kejari manna itu, isi permohonan surat kekementerian keuangan tersebut, adalah permohonan kejelasan atau mau mengetahui apakah bantuan dana sebesar Rp 424 juta yang di peruntukan kepada PKK pemkab BS pada tahun 2013 yang lalu itu sudah sesuai prosedur atau tidak.
Sebab kata Mochktar, “dana tersebut dicairkan secara serentak, apalagi diketahui dana tersebut terlebihdahulu dititipkan kepada badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BPPKB) Bengkulu Selatan,” kata dia.
Dengan adanya hasil keterangan dari saksi ahli pihak Kemenkeu itu, akan menjadi dasar pertimbangan pihaknya apakah prosedur pencairan dana PKK tersebut sesuai hukum atau tidak.
“Sambil menunggu hasil penghitungan auditor BPKP apakah ada kerugian Negara atau tidak juga kami ingin mengetahui apakah prosedur pencairan dana PKK tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sehingga menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” demikian Mokhtar.(tom)