Kota Bengkulu,Kupasbengkulu.com – Jaringan Advokasi Tambang mewaspadai akan terjadinya Politik Ijon Pertambangan dalam moment pemilukada di Kabupaten Bengkulu tengah yang akan digelar pada 15 Februari 2017.
Dijelaskan oleh Debby Manalu pengkampanye Jatam bahwa politik ijon ialah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh penguasa bersama pasangan calon pemimpin daerah di Kabupaten Bengkulu tengah untuk mendapatkan jaminan konsesi lahan dalam skala yang besar. Ini dijelaskannya saat diskusi publik di genesis bertajuk Mewaspadai Ijon Politik Pertambangan Pada Pemilukada di Bengkulu Tengah 2017.
“Meski saat ini izin pertambangan itu dikembalikan ke tingkat Provinsi namun celah itu rasanya masih ada, karena bupati itu adalah penguasa wilayah,” katanya.
Disamping itu Staf Kampanye Yayasan Gensis, Uli Artha siagian mengatakan bahwa Kabupatn Bengkulu Tengah merupakan salah satu wilayah sentral yang hampir seluruh luasan wilayah kabupatennya merupakan wilayah pertambangan. Lalu Uli juga mengatakan bahwa dari data yang diolah oelh pihak Gensisi bahwa tercatat saat ini wilayah kabupaten bengkuu tengah memiliki luasan wilayah pertambangan mencapai 52 persen dari luas wilayah Kabupaten 1223 Kilometer persegi.
“Bengkulu tengah itu merupakan sentra pertambangan dengan IUP sejumlah 24” kata Uli
Kemudian Uli juga menuturkan data yang didapat dari Kordinasi dan Supervisi (Korsup) oleh pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada tahun 2015 lalu, luasan lahan pertambangan sebanyak 70.733 hektare.
“Disitu kita lihat ada 11 IUP yang diakhiri pihak ESDM ini dikarenakan berbagai macam persoalan, seperti izin yang berlaku sudah habis, dan ada yang belum Cnc,” ujarnya.
Disisi lain direktur Walhi Bengkulu Benni Ardiansyah mengatakan juga perihal pertambangan Batubara khusunya diwilayah Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini menduga bahwa para pelaku industri pertambangan telah melakukan rekayasa ekonomi khusunya dalam beberapa tahun terakhir, hal ini telah terjadi lantaran adanya dugaan penghanyutan batubara disepanjang wilayah sungai dari hulu Kabupaten Bengkulu Tengah, hal ini demi mengurai terjadinya konflik di pertambangan antar masyarakat
“Kalau emang terjadi rekayasa ekonomi dalam pengahanyutan batubara yang terjadi di Kabupaten Bengkulu tengah ini menguntungkan mereka par pengusaha batubara, dengan menghanyutkan batubara itu para pengusaha tambang tidak perlu membutuhkan biaya besar dalam pengangkutan dan banyak lagi,” Benni.
Senanda dengan Benni, Akademisi Universitas Bengkulu sekaligus Aktivis Perempuan DR Titiek Kartika MA, bahwa sektor pertambangan tidak seharusnya menjadi arus utama dalam meningkatkan perkonomian masyarkat Kabupaten Bengkulu Tengah, hal ini dikarenakan pertambangan akan banyak meicu konflik terlebih lagi terhadap perempuan dan anak – anak yang bermukim diwilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Oleh karena itu ia mengharapkan dalam pemilukada ini nantinya apabila telah terpilih kepala daerah yang baru di Kabupaten Bengkulu tengah untuk dapat memikirikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Tengah
“Pertambangn itu tidak ramah lingkungan, juga pada masyarkat maka yang akan terus terjadi tak lain adalah perempuan dan anak – anak, jadi menurut saya memang pertambangan bukan solusi untuk arus ekonomi,”tandasnya.(nvd)