Kupas News, Kota Bengkulu – Pemerintah provinsi Bengkulu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengikuti Rakornas Penguatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan BUMD bersama KPK RI via virtual meeting di Ruang Pola kantor Gubernur, Kamis, (8/9).
Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan, di Provinsi Bengkulu sebagian besar BUMD memang belum menunjukkan progres yang baik terkecuali Bank Bengkulu yang terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik.
Untuk itu, kata Hamka perlu pembenahan untuk mengelola BUMD di Bengkulu supaya lebih aktif mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.
“Ini harus dibenahi. Pemerintah daerah menekankan penyertaan penanaman modalnya, dikelola dengan baik sesuai fungsi BUMD, kemudian diawasi dengan baik,” jelas Sekda Hamka
Ia menjelaskan evaluasi yang dilakukan BUMD di Bengkulu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Sehingga perlu terus dilakukan pembinaan dan pengawasan secara optimal.
Sementara itu Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata menyebutkan, untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi pada tubuh BUMD di daerah, unsur direksi harus berasal dari kalangan yang professional.
“Sama halnya dengan unsur komisaris, yang selama ini diduga sebagai jalan membagi kaplingan atau imbalan kepada tim sukses. Sehingga ini kami sarankan untuk mulai dibenahi dari sekarang,” tegasnya via virtual.
Selain itu dengan Tranas (Strategi Nasional), Pencegahan Korupsi dapat lebih terfokus, terukur dan berdampak langsung dengan perizinan utama, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum reformasi dan birokrasi.
Editor: Benny Benardie